CAMPUR TANGAN POLITIK DALAM PASAR (POLITICAL INTERFERENCE IN MARKETS)

Kondisi ideal pasar bebas adalah dimana dalam perdagangan internasional terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli, juga tercipta situasi dimana setiap individu bebas melakukan kerjasama dengan siapapun tanpa campur tangan pihak lain. Pasar dan negara saling terpisah. Satu-satunya yang mengatur perdagangan adalah harga dan kualitas barang. Apabila keadaan diatas tidak terpenuhi, kemudian disebut dengan market imperfection, yang disebabkan oleh masuknya intervensi politik ke dalam transaksi ekonomi.

Politik dalam hal ini merujuk pada pemerintah, yang bertugas untuk menyiapkan bingkai legalitas bagi pasar, tetap meyakinkan bahwa para aktor yang terlibat dalam perdagangan akan menjaga komitmen mereka, ada kontrak yang akan mengikat, menjamin bahwa pembeli akan membayar barang, serta menjamin bahwa tidak akan ada pemalsuan uang. Akan tetapi meskipun sudah ada legalitasnya, hal ini tidak mudah untuk dipatuhi oleh keseluruhan pihak pada prakteknya dalam ekonomi internasional.

Didalam perdagangan ada istilah yang kita kenal dengan monopoli dan oligopoli. Monopoli adalah suatu keadaan dimana suatu komoditas hanya dikuasai oleh satu produsen tunggal dan harga dapat ditentukan bahkan dinaikkan sesuai keinginannya. Sedangkan oligopoli adalah monopoli yang bergabung dan menjalankan koordinasi bersama. Contohnya persetujuan anggota OPEC untuk membatasi produk minyak agar harga tetap tinggi. Untuk merespon hal ini, pemerintah bisa saja menggunakan Undang-undang penentangan penggabungan industry (antitrust) untuk mencegah monopoli dan oligopoly serta tetap menjaga agar pasar tetap stabil dan kompetitif.

Salah satu contoh adanya pengaruh politik pada pasar adalah dengan diberlakukannya pajak atau biasa disebut tariff dalam perdagangan internasional . Pajak digunakan sebagai devisa bagi negara juga sebagai perangsang aktivitas ekonomi. Pemerintah juga bisa saja menurunkan pajak untuk menarik perhatian perusahaan asing sehingga mau berinvestasi pada negara. Pemberlakuan tariff oleh masing-masing negara sampai saat ini, menjadi salah satu sumber konflik dalam perdagangan internasional.

Contoh lain adalah adanya sanksi yang dikenakan pada satu pihak dalam perdagangan internasional karena mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Pemberlakuan dan pemberian sanksi bukanlah hal yang mudah untuk dikenakan bagi mereka yang melanggar perjanjian, karena masing-masing negara memiliki ambisi untuk dicapai. Pada intinya, apapun akan negara lakukan demi meraih ambisinya dengan melihat kekuatan yang ia  miliki, sanksi bukan hal yang perlu ditakutkan. Tanpa adanya dukungan multilateral dalam pemberian sanksi terhadap suatu negara, sudah sangat jelas bahwa sanksi tersebut tidak akan berpengaruh apa-apa bahkan cenderung diabaikan.

Adanya campur tangan politik dalam pasar juga jelas terlihat ketika kita menelaah kebijakan pemerintah Albania, kebijakan pemerintah China pada tahun 1950-1960, dan kebijakan pemerintah korea utara yang menyebabkan terjadinya kelaparan masal. Kebijakan tersebut dikenal dengan istilah autarki yakni cara suatu negara untuk menghindarkan diri dari ketergantungan terhadap negara lain dengan memproduksi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh negara itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk tetap melindungi negara dan juga melindungi ekonomi mereka.

Menanggapi pemaparan diatas, menurut saya campur tangan politik kedalam pasar itu memang diperlukan. Paling sedikit, ada lima nilai dasar sosial yang diharapkan dijaga oleh negara yakni keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan. Nilai yang kelima berkaitan erat dengan ekonomi. Untuk tetap menjaga nilai tersebut bagi masyarakat, tidak bisa terelakkan lagi apabila terdapat campur tangan politik ke dalam ekonomi. Saya percaya bahwa ekonomi dan politik, sampai kapanpun tidak akan bisa terpisahkan. Mereka berhubungan erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya ketika Bank swasta di Yunani collapse, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan politik yakni bailout untuk membantu bank swasta ini, salah satu alasan karena banyaknya dana rakyat yang tersimpan pada bank tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang berbau ekonomi dapat mempengaruhi kebijakan politik suatu negara. Sebaliknya, ketika Amerika Serikat mengalami kesulitan ekonomi, Presiden Richard Nixon mengambil tindakan untuk mencegah mengalirnya cadangan emas AS, dengan membatalkan konvertibilitas emas dolar AS. Tindakan politik yang diambil ini kemudian menentukan aturan main bagi pasar (kebijakan politik mempengaruhi ekonomi). Saya sepakat bahwa pemerintah harus campur tangan terhadap ekonomi selama mereka masih memegang teguh tujuan utamanya yakni mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi bisakah hal itu dipertahankan ditengah merajalelanya korupsi disetiap negara saat ini. Berdasarkan hal tersebut, interfensi politik menjadi sesuatu hal yang sangat kabur, rumit dan kompleks untuk dimaknai.

Dalam hal pemberlakuan tariff, status quo yakni semakin diperkecilnya tariff bagi anggota-anggota WTO hingga mencapai 0 % termasuk Indonesia. Jika sampai pada titik ini, maka perdagangan akan bebas merajalela, semakin mempersempit ruang dan mempercepat waktu. Saya setuju apabila setiap negara memberlakukan tariff terhadap komoditas-komoditas yang masuk. Dikarenakan tariff ini selain menjadi sumber devisa, juga untuk melindungi para pengusaha yang belum siap untuk bersaing. Mengapa demikian? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengurangan tariff menjadi 0% akan sangat membahayakan bagi pengusaha domestic yang belum siap bersaing secara internasional. Untuk melindungi mereka salah satu cara adalah memberlakukan tariff sehingga komoditas yang masuk dapat dibatasi. Dan pengusaha masih memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya sampai pada saatnya dia siap bersaing.

Yang menjadi sorotan lain dari bahan bacaan diatas adalah kebijakan autarki yang diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan ini harus dipikirkan secara matang sebelum menerapkannya. Bagaimanapun suatu negara menutup diri, mau tidak mau pada akhirnya dia akan tergerus juga dengan arus Globalisasi dewasa ini. Daripada melawan sesuatu yang kekuatannya lebih besar, akan lebih baik ikut arus dan kemudian memanfaatkannya. Autarki bukan sebuah solusi yang tepat. Negara diciptakan berbeda-beda. Ada yang kaya akan sumber daya, dan ada yang kekurangan. Ada yang memiliki potensi lebih dan ada yang tidak. Pada intinya ada yang tidak dimiliki suatu negara tetapi dimiliki oleh negara lain. Itulah sebabnya tidak boleh menutup diri melainkan dituntut untuk melakukan kerjasama dengan yang lain. Pastinya kita sudah banyak belajar dari hasil kebijakan yang diterapkan tiga negara diatas. Saat inipun, China yang dulunya menutup diri dan berhaluan sosialis komunis, dalam arah ekonominya berbelok menjadi Liberal. Dalam artian bahwa mereka mulai membuka diri dan menjadi lebih fleksibel, yang kemudian mengantar mereka menjadi kekuatan baru raksasa ekonomi dunia kedua setelah Amerika Serikat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s