FRENCH POLYNESIA

French Polinesia merupakan wilayah kepemilikan Perancis di Samudera Pasifik. Terdiri dari 118 Pulau Volkanis, pulau karang dan atol termasuk Tahiti. Bagi Perancis, tempat ini merupakan tempat yang berharga dan strategis. Pengujian atom pada atol memungkinkan Perancis untuk tetap mengetahui perkembangan kekuatan nuklirnya dalam tujuan agar tetap menjadi salah satu kekuatan terkemuka didunia. Isu kemerdekaan mendominasi agenda politik.

Profil Umum

 

 

Bendera Overseas Collectivity

Terdiri atas tiga garis, yaitu merah-putih-merah, dan memiliki symbol Polinesia Perancis ditengahnya

 

Lambang Negara

Di tengah terdapat kano Polinesia dengan layar merah, dengan dua arca pada bagian atas kedua haluannya, juga terdapat lima pola di tengah panggung di antara lambung kano. Pola tersebut merepresentasikan lima gugus kepulauan di Polinesia Perancis. Kano dilatari oleh 10 sinar emas yang merupakan symbol kehidupan. Sedangkan symbol lautannya melambangkan kemakmuran.

Nama                                            : French Polynesia

Status                                            : Wilayah Luar Negeri Perancis

Area                                              : 4167 km2 (1609 mil persegi)

Motto                                            : “Tahiti Nui Mare’are’a”

Liberté, Égalité, Fraternité

Lagu Kebangsaan                     : La Marseillaise

Ibu Kota                                       : Papeete

Kota Terbesar                            : Faaa

Bahasa Resmi                             : Bahasa Perancis dan Tahiti

Pemerintahan                            : Belum berdaulat

Presiden Perancis                    : Nicholas sarkozy

Presiden Polinesia Perancis : Gaston Tong Sang

Sejarah Bentuk Negara          :

–   Protektorat (1842)

–   Overseas Territory (1946)

–   Overseas Collectivity (2004)

Luas Wilayah                             : 4167 km2 (Perairan 12%)

Populasi                                       : 259.596 jiwa (Sensus Agustus 2007)

Kepadatan penduduk             : 62 /km2

GDP                                                : US$ 4,58 Milyar (US $ 17.500/kapita)

Hasil pertanian                         : kelapa, vanilla, sayur-mayur, serta buah-buahan.

Hasil alam                                   : kayu, ikan, dan kobalt.

Hasil ekspor utama                 : Mutiara hitam yang di budidayakan di Tahiti

Agama                                          : Protestan (54%) dan Katolik Roma (30%)

Mata uang                                   : CFP Fanc (96 CFP Franc sama dengan US$ 1)

Ada 5 kelompok pulau disana, yakni Society Island, Tuamotu Archipelago, Gambier Island, Austral Island, dan Marquesas Island. Tahiti adalah pulau yang paling padat penduduknya.

Sejarah

Bukti-bukti arkeologi menduga bahwa kepulauan Marquesas dihuni oleh ras Polinesia yang berasal dari Tonga dan Kepulauan Samoa pada tahun 300 M, sementara bagian barat kepulauan Society kemungkinan dihuni sekitar tahun 800 M.

Sentuhan Eropa pertama di wilayah Polynesia Perancis terjadi di tahun 1767, ketika penjelajah Inggris Samuel Wallis menemukan wilayah yang saat ini bernama Tahiti. Warga Eropa pertama yang mendiami daerah tersebut adalah para anggota Perkumpulan Misionaris London yang tiba di tahun 1796. Kedatangan para misionaris mencoba untuk menghentikan praktek keagamaan lokal dan aspek lain dalam kehidupan adat penduduk asli. Di tahun 1815, Pomare II, salah seorang pemimpin lokal terkemuka telah memeluk Kristen, dan agama tersebut menyebar dengan cepat melalui Kepulauan Society, Kepulauan Austral, dan Gugusan Pulau Tuamotu. Misionaris Katolik Perancis yang tiba di wilayah tersebut di tahun 1836 segera diusir oleh warga Tahiti penganut Kristen. Pengusiran misionaris-misionaris ini bersamaan dengan keinginan untuk membuat basis angkatan laut di Pasifik semakin meningkatkan ketertarikan Perancis di wilayah itu. Pada tahun 1842 Perancis memasukkan Marquesas dan Tahiti ke dalam protektoratnya. Perancis kemudian melanjutkan kolonialisasinya di pulau-pulau lainnya. Raja Pomare V, keturunan terakhir keluarga Pomare secara resmi menyerahkan kerajaannya yaitu Tahiti dan Moorea kepada Perancis di tahun 1880. Mulai saat ini, pulau-pulau tersebut kemudian dimasukkan menjadi bagian dari French Oceania. Pembatasan Polinesia Perancis menjadi fix dengan bergabungnya Kepulauan Austral di tahun 1900.

Pada awal abad ke-20, kota pelabuhan Papeete tumbuh sebagai pusat ekonomi, administratif, dan keagamaan di wilayah tersebut. Selama Perang Dunia II (1939-1945) pulau Bora Bora, di kepulauan Society, dijadikan tempat pengisian bahan bakar bagi pasukan Amerika Serikat. Pengaruh Amerika menumbuhkan inspirasi akan nasionalisme di wilayah sekitar Tahiti, serta tumbuhnya kesadaran yang lebih tinggi akan kebebasan politik, ekonomi dan budaya. Di tahun 1946 koloni ini menjadi Overseas Territory Perancis, dan Majelis Teritorial pun dibentuk untuk mengatur hubungan dalam negeri. Akhir tahun 1940-an gerakan kemerdekaan bergejolak di wilayah tersebut. Gerakan ini dipimpin oleh seorang tukang kayu dan veteran perang bernama Pouvanaa Oopa. Partai pro-otonomi milik Oopa meraih kursi mayoritas di Majelis Teritorial pada tahun 1953 dan 1957. Dalam referendum yang diadakan di tahun 1958, para pemilih memutuskan untuk tetap menjadi wilayah teritori Perancis daripada harus merdeka dan kehilangan bantuan ekonomi dari Perancis.

Iklim

Polinesia Perancis terletak di 17034’ LS-149036’ BB, yang menyebabkan suhu rata-ratanya 270C, dengan dua musim yang jelas pembagiannya. Musim hujan yang bersuhu hangat mulai dari bulan November hingga April dan Musim Kemarau yang sejuk mulai dari Mei hingga Oktober. Kepulauan Marquesas merupakan wilayah yang terkering dan Kepulauan Austral merupakan yang terbasah. Angin topan terjadi di seluruh wilayah Polinesia Perancis, tetapi frekuensinya lebih rendah dibandingkan bagian Pasifik.

 

Wilayah

Wilayah atol memiliki kontur yang berbeda dengan wilayah dataran tinggi vulkanik. Wilayah dataran tinggi vulkanik kaya akan tanah dan didukung dengan berbagai jenis tumbuhan. Hal ini berbanding terbalik dengan wilayah atol yang hanya memiliki sedikit tanah dan tumbuh-tumbuhan, sehingga satu-satunya cara untuk mendapatkan air segar di wilayah atol adalah dengan mengumpulkan hujan melalui sistem penadahan serta melalui air kelapa yang tumbuh di seluruh wilayah. Sedangkan satwa-satwanya berupa serangga, burung dan kadal. Gunung Orohena merupakan gunung tertinggi dengan ketinggian 2.241 m.

Pemerintahan

Pada wilayah ini, pembagian kekuasaan terdiri atas 3 yakni Kepala negara yang dipegang oleh (Prancis) Presiden Nicolas Sarkozy, diwakili oleh komisaris tinggi. Dan Presiden yakni Gaston Tong Sang.

Dasar sistem pemerintahan yang dianut Polinesia Perancis saat ini dibentuk pada tahun 1946, ketika Polinesia Perancis menjadi wilayah seberang lautan Perancis. Saat ini, warga Polinesia Perancis merupakan warga  negara Perancis, namun untuk urusan hubungan dalam negeri tetap diurus oleh pemerintahan dalam negeri melalui Majelis teritorial terpilih. Di tahun 1977, pemerintah Perancis mengeluarkan undang-undang demi meningkatkan derajat otonomi lokal di Polinesia Perancis, sementara undang-undang yang diberlakukan di tahun 1984, 1987 dan 1990 telah meningkatkan otonomi pemerintahan wilayah teritori di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pemerintahan Perancis bertangung jawab atas bidang pertahanan, hubungan luar negeri dan peradilan di Polinesia Perancis. Presiden Perancis merupakan kepala negaranya, yang diwakili oleh High Commissioner.

Kepala Pemerintahan Polinesia Perancis ialah Presiden. Sejak 14 September 2007, Oscar Temaru, seorang pemimpin pro-kemerdekaan memenangkan pemilihan presiden yang telah dilakukan untuk ketiga kalinya dalam masa jabatan 3 tahun. Ia memperoleh 27 dari 44 suara pada pemilihan yang dilakukan oleh majelis.

Untuk pemerintahan saat ini dipegang oleh Gaston Tong Sang. Gaston Tong Sang menjadi presiden French Polynesia untuk ketiga kalinya pada bulan November 2009. Dia telah mengundurkan diri pada bulan Februari 2009 diikuti mosi tidak percaya padanya, dan digantikan oleh Oscar Temaru, yang kemudian menjadi presiden untuk keempat kalinya dalam waktu kurang dari lima tahun. Sebelum itu Tong Sang pernah menjabat Presiden dari Desember 2006 sampai Agustus 2007 – ketika ia juga digantikan oleh Temaru.

Kekuasaan Eksekutif dijalankan oleh pemerintah dan Kekuasaan Legislatif dijalankan bersama oleh pemerintah dan Majelis Teritorial unikameral, yang ke-57 anggota majelisnya dipilih oleh warga Polinesia Perancis setiap lima tahun sekali. Sedangkan sebagai wilayah seberang lautan Perancis, pemerintah lokal Polinesia Perancis tidak memiliki kewenangan untuk mengatur masalah peradilan, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, di Polinesia Perancis tidak terdapat  kekuasaan Yudikatif. Otoritas yudisial tetap dikuasai oleh Presiden Perancis. Baik struktur peradilan, maupun pekerjanya ialah bagian dari sistem Yudisial Perancis. Polinesia Perancis sendiri memiliki berbagai tingkatan pengadilan, termasuk Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding. Sementara perwakilan negara paling tinggi yang ada di Polinesia Perancis adalah High Commissioner of the Republic yang saat ini dijabat oleh Anne Boquet.

Polinesia Perancis mengirimkan dua perwakilannya ke Majelis Nasional Perancis secara berkelanjutan. Seorang mewakili wilayah subdivisi administratif Kepaulauan Leeward, wilayah subivisi administratif kepulauan Austral, Kotamadya Moorea-Maiao dan wilayah bagian barat Tahiti (termasuk ibukota Papeete), dan seorang lainnya mewakili wilayah bagian tengah dan timur Tahiti, Wilayah subdivisi administratif Tuamotu-Gambie, dan subdivisi administratif Kepulauan Marquesas. Polinesia Perancis juga mengirimkan seorang senator untuk diadikan anggota senat Perancis.

Pemerintah Polinesia Perancis mengatur hampir seluruh hubungan dalam negeri, termasuk peraturan penangkapan ikan, pertambangan dan kegiatan pelayaran; komunikasi dan penyiaran; perpajakan; pendidikan; dan juga kesehatan, dimana sistem pelayanan kesehatan Polinesia Perancis merupakan yang terbaik di kepulauan Pasifik, yang sebagian besar dananya didapatkan dari bantuan Perancis. Majelis memilih seorang Presiden Teritori, yang menjadi kepala pemerintahan teritorial. Presiden Teritori menunjuk menteri-menteri dalam kabinetnya.

Wilayah administrasi Polinesia Perancis terbai atas 48 kotamadya, yang setiap kotanya dipimpin oleh Walikota terpilih dan Dewan. Sedangkan wilayah subadministratifnya terbagi atas:

Kepulauan Windward

Kepulauan Leeward

Kepulauan Marquesas

Kepulauan Austral

Tuamotu Gambier

 

Penduduk

      Menurut hasil sensus bulan Agustus 2007, total populasinya 259.596 jiwa, dimana 87,2% diantaranya merupakan penduduk yang lahir di Polinesia Perancis, 9,5% di Perancis, dan sisanya di wilayah seberanglautan Perancis lainnya serta di luar negeri. 83% dari penduduk Polinesia Perancis adalah keturunan Polinesia, 12% keturunan kulit putih, dan 5% nya adalah keturunan Asia Timur. 68,6% dari total penduduk tersebut di atas bermukim di Pulau Tahiti, dengan 131,695 jiwa bermukin di ibukota Papeete.

 

 Ekonomi

Pembudidayaan mutiara hitam merupakan industri yang sedang tumbuh berkembang. Produksi mutiara ini lebih dari dua kali lipat antara tahun 1990 sampai 1995, dan pada pertengahan tahun 1990-an, Polinesia Perancis memproduksi lebih dari 95% dari suplai dunia. Ekonomi Polinesia Perancis juga sangat bergantung pada bantuan ekonomi dari Perancis.

Jumlah impor Polinesia Perancis beberapa kali lebih besar dari jumlah ekspornya. Di tahun 2005 impor mencapai US$ 1,706 miliar, sementara ekspor hanya US$ 211 juta. Sebagian besar makanan di wilayah ini diimpor. Selain produk makanan, jumlah barang impor terbesar yaitu produk mesin dan petrolum. Mutiara hitam yang dibudidayakan merupakan produk ekspor utama, berjumlah 50% dari total keseluruhan pendapatan ekspor. Produk ekspor lainnya termasuk kelapa, induk mutiara, dan vanila. Partner perdagangan yang utama, baik impor maupun ekspor, ialah Perancis, diikuti oleh AS dan Australia.

Di Papeete terdapat sebuah bandara internasional dengan beberapa perusahaan penerbangan yang tergabung di dalamnya, sementara di beberapa kepulauan linnya, terdapat bandar udara berukuran kecil. Sejumlah jalur pelayaran menghubungkan Papeete dengan Eropa dan Asia, dan juga dengan pulau-pulau di Pasifik lainnya. Di Tahiti dan Pulau-pulau Society lainnya terdapat jalan beraspal, dan kebanyakn warganya memiliki kendaraan bermotor, sementara di Papeete sendiri juga terdapat kendaraan umum berupa bus lokal berukuran kecil, dan kemacetan merupakan hal yang umum terjadi.

 

Nuklir dan Turisme

Di tahun 1963, sebuah airport internasional dibuka di Papeete, mendorong pertumbuhan di industri pariwisata. Tiga tahun kemudian, Perancis memulai program tes nuklirnya di pulau-pulau tak berpenghuni di kepulauan Tuamotu, yang kemudian memunculkan peningkatan fasilitas dalam jumlah yang besar. Pertumbuhan pariwisata dan tes nuklir mengubah bentuk dasar ekonomi Polinesia Perancis dari pertanian sebagai sumber penghidupan utama menjadi jasa dan pelayanan, yang berakibat meningkatnya ketergantungan terhadap bantuan luar negeri. Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi di tahun 1970-an dan 1980-an menyebabkan semakin menguatnya peran pemerintah yang tercantum dalam undang-undang.

Di awal tahun 1990-an, meningkatnya biaya di Tahiti serta adanya sentiment internasional akan nuklir menyebabkan kemerosotan di industry pariwisata Polinesia Perancis. Industri ini kemudian pulih kembali ketika Perancis menghentikan tes nuklirnya sebagai respon atas kritik lokal dan internasional. Bagaimanapun juga, tindakan ini menyebabkan pengangguran dalam jumlah yan besar di bidang militer serta bidang jasa yang berhubungan dengan militer.

Uji coba Nuklir kembali dilanjutkan ditahun 1995. Uji coba kali ini memercikkan api yang mengakibatkan kekacauan dalam skala besar, yang menghancurkan distrik bisnis di Papeete, bandara, dan fasilitas-fasilitas turisme dan mengakibatkan kemerosotan yang berkelanjutan di bidang pariwisata. Walaupun pihak-pihak yang terkait telah berjanji akan menanggung akibat dari kecerobohan tes nuklir, namun banyak pemuda pengangguran yang dipenuhi oleh rasa kecewa karena tidak memiliki pekerjaan memicu terjadinya huru-hara dengan tes nuklir sebagai dalih untuk melepaskan kekesalan mereka.

Perancis melakukan 41 tes atmosfer pada atol muruora dan tetangganya Fangataufa yang  diadakan di awal 1996, sesaat setelah pemerintah Perancis mengonfirmasi laporan ilmiah yang menyebutkan bahwa isotop radioaktif telah mengalami kebocoran di perairan sekitaran pulau tempat uji coba dilaksanakan. Walaupun pemerintah Perancis menolak laporan tersebut, di bulan Maret 1996 pemerintah Perancis menandatangani Traktat Zona Bebas Nuklir Pasifik selatan, yang melarang uji coba nuklir di daeah tersebut. Penghentian uji coba menakibatkan jumlah pengangguan yang besar, namun Perancis berjanji untuk memberikan bantuan ekonomi dalam jumlah yang besar untuk membantu kebangkitan ekonomi Polinesia Perancis.

Pada tahun 1975, di bawah tekanan internasional, mengalihkan percobaannya ke tes bawah tanah. Mengakhiri moratorium tiga tahun, Presiden Prancis Jacques Chirac mengatakan pengujian nuklir akan dilancarkan kembali pada tahun 1995. Langkah ini menimbulkan kemarahan internasional dan protes yang berubah menjadi kekerasan.

Pada tahun 1995 badan pengawas nuklir PBB menyimpulkan bahwa tidak ada ancaman yang ditimbulkan dari radiasi sekitar atol. Pada tahun 1999, Paris mengakui bahwa ditemukan fraktur pada kerucut karang dilokasi penelitian. Atol tersebut kemudian terus dipantau.

Pada bulan maret 2009, pemerintah Perancis memberlakukan Undang-Undang untuk memberikan kompensasi bagi pekerja pada lokasi persenjataan nuklir Perancis.

Sebuah pengadilan di French Polynesia telah mulai mendengar keluhan dari mantan pekerja di lokasi tes senjata nuklir Perancis. Kasus yang didengar pertama kali berhubungan dengan pengujian nuklir di Mururoa dan Fangataufa yang berdampak pada kesehatan penduduk menjadi buruk. Delapan kasus telah diajukan, meskipun lima dari pekerja telah meninggal karena terkena penyakit dari radiasi nuklir yang ditimbulkan.

 

Isu Terhangat

Berdasarkan pidato Presiden French Polynesia, Gaston Tong Sang, bahwa French Polynesia saat ini tengah berada pada krisis ekonomi. Untuk memulihkan perekonomian, pemerintah mengambil kebijakan untuk bergantung pada investasi publik dan dukungan inisiatif swasta. Pemerintah terus mendukung proyek-proyek penciptaan lapangan kerja.

Presiden French Polynesia, Tong Sang pada 25 Maret 2011 baru-baru ini, berpartisipasi pada pertemuan Komite Pengarah Dana dan Kerjasama Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasifik, dibawah pimpinan Pemerintah Kaledonia Baru, Harold Martin. Dirumuskan 120 proyek-proyek kerjasama regional oleh Sekretariat Tetap Pasifik. Untuk Polynesia sendiri, 11 proyek telah dipilih dengan total 301 € 000, terutama kerjasama dibidang budaya, kesehatan dan lingkungan. Misalnya memilih sebagai pelaksana Festival Internasional Film Dokumenter Oseania (FIFO), organisasi seminar ahli untuk pencantuman marae Taputapuatea Warisan Dunia Kemanusiaan, peluncuran kampanye regional untuk pelabelan produk organik atau tindakan pencegahan bunuh diri dan pelatihan tenaga kesehatan di tingkat daerah.
Sebagai catatan, dana kontribusi untuk tindakan kerjasama Pasifik Regional dari Perancis dan masyarakat luar negeri di Pasifik memberikan kontribusi untuk integrasi regional Kaledonia Baru, French Polynesia dan Wallis & Futuna.

 

Karakteristik

  • Penghasil dan pegekspor Mutiara hitam terbesar di dunia
  • Air bersih didapatkan melalui system tadah hujan dan juga menggunakan air kelapa
  • Makatea merupakan salah satu pulau batu pospat terbesar ketiga di Pasifik
  • Pelayanan kesehatannya terbaik di Pasifik
  • Frekuensi angin topan terendah di Pasifik
  • Kemacetan merupakan hal umum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s