Papua New Guinea

A.   SEJARAH SINGKAT

Berdasarkan bukti arkeologi, manusia bertempat tinggal dipulau ini sejak 60.000 tahun yang lalu. Migrasi kemungkinan terjadi melalui jalur laut dari Asia Tenggara pada saat Ice Age dimana air laut surut dan jarak antara pulau ini berdekatan.

Orang Eropa pertama yang menduduki New Guinea adalah navigator Portugis dan Spanyol yang berlayar di Pasifik Selatan pada awal abad ke 16. Berikut peristiwa utama dalam menandai sejarah berdirinya Papua New Guinea saat ini yakni:

1526-27

Don Jorge de Meneses menamai pulau utama ini dengan nama “Papua”. Dalam kata Malaysia yang berarti rambut keriting.

1545

Inigo Ortis de Retez (seorang Spanyol) menciptakan kata “New Guinea” karena memiliki kemiripan dengan pesisir Afrika Guinea yang tidak ditinggali manusia.

1884

Jerman mengambil kepemilikan formal terhadap ¼ timur laut dan pulau berdekatan (termasuk Bougainville).

1884

Protektorat Inggris – British New Guinea – mengklaim pesisir bagian selatan (area yang disebut Papua) dan pulau berdekatan.

1888

British New Guinea digabungkan oleh Inggris pada 4 September

1899

Pemerintah Kekaisaran Jerman memberlakukan kontrol secara langsung pada wilayah utara, dan memberi nama German New Guinea

1902

British New Guinea ditempatkan dibawah otoritas Negara Persemakmuran Australia.

1905

Diterimanya Undang-Undang Papua dalam parlemen Australia- British New Guinea sekarang dikenal sebagai wilayah Papua.

1906

Permulaan pemerintahan formal Australia pada Wilayah Papua.

1914

Pasukan Australia mengisi German New Guinea, yang pada akhirnya dibawah kontrol militer Australia sampai 1921.

1920

Pemerintahan British, atas nama Persemakmuran Australia, mendapatkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa untuk memerintah wilayah New Guinea.

December 1941

Invasi Jepang menskors pemerintahan sipil australia pada wilayah Papua

1941-45

Pemerintah militer gabungan pada wilayah Papua

1945

Menyerahnya Jepang mengembalikan pemerintahan sipil Papua, sebagaimana New Guinea, dibawah Undang-Undang Pemerintahan Sementara Papua New Guinea, 1945-46

Pasca Perang

1949, Undang-Undang Papua dan New Guinea menyatakan pemerintahan gabungan dari New Guinea dan Papua dibawah nama “The Territory of Papua and New Guinea” dan menempatkannya dibawah sistem perwalian internasional. Undang-undang tersebut menyediakan dewan legislatif (didirkan tahun 1951), organisasi Yudisial, layanan publik dan sistem pemerintahan lokal. Majelis pertama, yang menggantikan dewan Legislatif pada 1963, dibuka pada 8 Juni 1964. Pada tahun 1972, nama wilayah ini diganti menjadi Papua New Guinea dan pemilihan kemudian dibentuk kementrian yang diketuai oleh Perdana Menteri Michael Somare, yang berjanji untuk memimpin negaranya menjadi pemerintahan sendiri dan kemudian ke kemerdekaan. Kemerdekaan dari Australia diproklamasikan pada tahun 1975.

B.   PROFIL

Luas Area                          : 462,840 km2, seperti California

Ibukota                              : Port Moresby Ibukota (254,158)

Kota                                   : Kota lain Lae (78,038), Mt. hagen (27,789)

Populasi                            : 6.187.591 (est. 2011)

Pemerintahan                   : Demokrasi Parlementer

Kepala Negara                  : Queen Elizabeth II (sejak Februari 1952)

Gubernur Jenderal            : Michael Ogio (bersumpah pada 25 Februari 2011)

Perdana Menteri               : Sir Michael Somare (sejak 2 Agustus 2002)

GDP per kapita (2008)     : U.S. $1,040.

C.   PEREKONOMIAN

Papua New Guinea kaya akan kandungan alamnya seperti emas, bijih tembaga, minyak mentah dan gas alam, kayu, ikan, minyak sawit, teh, karet dan batang kayu. Apabila dirincikan, untuk produk kehutanan menyumbang 4% GDP, kelautan 1% GDP, pertanian sebesar 13% GDP dengan produk utama kopi, bijih cokelat, kelapa, minyak, kayu, teh dan vanilla, industry menyumbang 25% GDP: dengan sektor utama pada penghancuran kopra, proses pembuatan minyak, produksi tripleks, produksi kayu, pertambangan emas, perak dan tembaga; konstruksi, turis, produksi minyak mentah, produksi penyulingan minyak tanah, sedangkan mineral dan minyak yang paling banyak untuk GDP sebesar 82%.

Dalam perdagangan khususnya ekspor impor, PNG memiliki jumlah ekspor yang lebih besar daripada impornya. Komoditas yang diekspor berupa emas, bijih tembaga, minyak kayu, minyak kelapa sawit, dan kopi. Pasarnya berada di Australia, Jepang, Filipina, Jerman, Korea Selatan, Cina, USA, UK, Singapura, dan Malaysia. Sedangkan Impor berupa mesin dan perlengkapan transportasi, kendaraan, barang-barang manufaktur, makanan, bahan bakar minyak, dan kimia. Supply terbesar dari Australia, USA, Singapore, Jepang, Cina, New Zealand, Malaysia, Hong Kong, Indonesia dan UK.

Dalam hal pengelolaan mineral, kayu dan sector perikanan dikuasai oleh investor asing. Pendapatan pemerintah bergantung pada ekspor mineral dan minyak. Pemilik lahan asli dari sumber kedua komoditas ini juga mendapat pendapatan dari setiap operasi yang dilakukan. Saat ini komoditas itu dikuasai oleh Exxon mobil dan Interoil dari Amerika Serikat.

Sedangkan sekitar 75% populasi menggantungkan dirinya pada sector pertanian. Deforestasi mewarnai sector ini dikarenakan tidak adanya regulasi yang jelas dalam peraturan pembukaan lahan. Dalam sector perikanan, PNG memiliki industry tuna yang aktif, akan tetapi penangkapannya dilakukan oleh kapal bangsa lain dibawah lisensi PNG.

Australia, Singapura dan Jepang adalah eskporter utama pada Papua New Guinea. Mesin, minyak, pertambangan dan penerbangan adalah ekspor kuat Amerika kepada Papua New Guinea.

Saat ini Exxon Mobil menguasai mayoritas dari cadangan gas alam dan pembangunan fasilitasnya. Menyusul Interoil Amerika yang mengoperasikan kilang minyak di Port Moresby dan telah menandatangani perjanjian dengan Korporasi Energi Dunia untuk membangun proyek LNG (Liquefied Natural Gas) kedua pada PNG. Dan saat ini Cina tengah gencar dalam proyek pengembangan tambang nikel di PNG.

Dalam hal hubungan kerjasama multilateral dalam bidang ekonomi, PNG telah bergabung dalam APEC (Asean Pasific Economic Forum) sejak tahun 1993, kemudian masuk dalam WTO tahun 1996, juga sebagai observer di ASEAN dan anggota ARF, juga tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG).

Sumber bantuan mayor lainnya kepada PNG adalah Japan, Uni Eropa, China, Taiwan, PBB, ADB, IMF, dan WB. Beberapa volunteer dari sejumlah negara dan misi pekerja gereja menyediakan pendidikan, kesehatan, dan pemberian bantuan pembangunan negara. Bantuan asing kepada PNG sekitar $46 per capita. Dana U.S $1.5 juta per tahun digunakan untuk proyek HIV/AIDS di PNG.

Perekonomian PNG ini jika dilihat secara seksama, terdiri dari sector formal, sector berbasis hukum dan sector informal. Sektor formal mengarah pada industry yang menyediakan basis pekerjaan yang sempit, terdiri dari pekerja kontrakkan dalam produksi mineral, sector manufaktur yang relative kecil, lapangan kerja yang kecil dalam sector keuangan, sector public dan industry jasa, konstruksi serta transportasi.

Jika dibandingkan dengan Negara Pasifik lainnya, PNG masih memiliki posisi ekonomi yang kuat, dengan jumlah simpanan yang banyak dan bertambah selama ledakan komoditas terjadi sebagai penyangga keuangan selama Krisis Ekonomi Global (Global Economic Crisis), dan sector keuangan relative terlindungi dari kegentingan kredit global.

Pertumbuhan ekonomi di PNG diperkirakan kuat pada tahun 2010, dengan kontribusi dari sector domestic dan eksternal. Berdasarkan perkiraan Departemen keuangan, tahun 2010 pertumbuhan ekonomi akan naik mencapai 7.5% diatas estimasi tahun 2009 sebesar 5.5%.

Inflasi turun pada tahun 2010 mendekati 5 %. Dengan itu, Departemen Keuangan dan Bank di PNG lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang akan meungkinkan inflasi kembali meningkat. Resiko terhadap perekonomian kemungkinan berasal dari LNG dan pertumbuhan sector mineral. Pendapatan Pemerintah PNG mudah terkena imbas karena sangat tergantung pada perubahan peningkatan dari harga global untuk emas, tembaga dan minyak

Exxon Mobil, membawa proyek LNG pada kesempatan peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi PNG dan diperkirakan dapat berkontribusi dalam meningkatkan 15-20% GDP. Australia dan PNG memiliki kesepakatan untuk membangun keefektifan, transparansi dari proyek pendapatan Negara didalam pemerintahan, dan pemerintah Australia telah memberikan pinjaman sebesar USD 500 juta untuk mendukung partisipasi Australia dalam pengembangan proyek tersebut. Hubungan Australia dan Papua New Guinea sangat dekat, ditandai dengan bantuan Australia untuk mewujudkan Kesejahteraan Keuangan Berdaulat untuk mengatur pendapatan secara efektif

D.   SOSIAL BUDAYA

Penduduk di Papua New Guinea merupakan salah satu yang heterogen di dunia. Pertumbuhan penduduk pertahun menurut data sejak tahun 2005-2010 sebesar 2.0%. Keberagaman bahasa juga ditemukan disana. Setiap desa yang dilewati masing-masing memiliki bahasa yang berbeda. Tapi pada umumnya ada 3 bahasa yang digunakan yakni Inggris, Tok Pisin dan Motu. Dan diperkirakan terdapat sekitar 860 bahasa lainnya.

Penduduk asing terdiri dari 1 % populasi. Setengah dari mereka adalah Australia, China, dan UK, New Zealand, Filipina, India, dan USA. Mereka semua adalah misionaris. Sejak kemerdekaan, sekitar 900 penduduk asing telah menjadi penduduk naturalisasi.

Dalam hal pendidikan, jumlah melek huruf di Papua New Guinea terbilang cukup besar. Diperkirakan sekitar 49.3%.

Papua New Guinea memiliki beberapa ribu komunitas yang terpisah, yang berbeda bahasa, adat, dan tradisinya masing-masing. Kemajemukan ini kadang menjadi sumber konflik disana.

Meskipun kebudayaannya bervariasi secara lebar, struktur social PNG pada umumnya termasuk karakter dibawah ini:

  • Pertalian keluarga yang sangat kuat dan mengikat,
  • Hubungan yang sederajat berdasarkan status yang diperoleh sendiri,
  • Cinta yang begitu kuat terhadap tanahnya. Komunitas tradisional tidak mengakui transfer permanen atas kepemilikan ketika tanah dijual,
  • Tanah dan barang kepemilikan lainnya di beberapa budaya bisa diwariskan pada perempuan. Tapi pada umumnya, perempuan diperlakukan rendah. Kekerasan gender menjadi endemik
  • Pola dan frekuensi aktivitas seksual (khususnya di area pedesaan) berkontribusi terhadap cepatnya penyebaran HIV saat ini,
  • Kebanyakan penduduk masih sangat taat dengan pola kehidupan tradisional mereka yang berakar kuat dalam kehidupan dipedesaan

E.    SISTEM POLITIK & PEMERINTAHA

1.    Sistem Politik

Berdasarkan sejarah, terdapat banyak gejolak diparlemen pada saat pemilihan umum di Papua New Guinea. Pada tahun 2002 contohnya, sekitar 80% anggota yang menduduki parlemen kehilangan kursinya. Termasuk pemilihan umum pada tahun yang sama, anggota parlemen dipilih pada basis pertama dan seringkali menang dengan perolehan suara kurang dari 15%. Setelah pemilihan tahun 2002, system pembatasan pemilihan suara diperkenalkan. Pemilih harus melist pilihan pertama, kedua dan ketiga.

Hingga saat ini, tidak ada satu partaipun yang memiliki suara cukup untuk memerintah sendiri. Partai terpilih harus berkoalisi dengan partai lainnya. Partai Utama meliputi National Alliance (NA), PNG Party, People’s Action Party (PAP), People’s Democratic Movement (PDM), PANGU Pati, United Resources Party (URP), People’s National Congress (PNC), People’s Progress Party (PPP), New Generation Party (NG) dan Rural Development Party (RDP).

The organic Law on Integrity of Political Parties and Candidates – OLIPPAC) atau “Hukum Integritas” dibuat oleh Pemerintahan Morauta pada tahun 2001, dan bertujuan untuk memperkuat partai politik dan pemerintah eksekutif di Papua New Guinea. Mencakup peraturan-peraturan dalam pembentukannya, komposisi dan pembiayaan partai, pembatasan bagaimana MPs dapat memilih atas mosi tidak percaya untuk melawan ekseuktif,  mengubah peraturan dalam pemerintahan, penyeberangan dari partai politik dan kejahatan untuk menghancurkan hokum, dan pelarangan MPs yang independen. Golongan ini dideklarasikan tanpa berdasar pada konstitusi oleh Mahkamah Agung pada Juli 2010.

Pemerintahan PNG dilindungi oleh Konstitusi dari mosi tidak percaya untuk 18 bulan pertama dari 5 tahun masa jabatan. Sekali penangguhan 18 bulan berakhir, mosi tidak percaya menghasilkan Perdana Menteri alternative (yang dinominasikan dalam mosi tidak percaya) yang dapat membentuk pemerintahan baru tanpa melalui pemilihan nasional, kecuali mosi tidak percaya terjadi selama 12 bulan terakhir dalam masa jabatan 5 tahun dalam kasus tertentu pemilihan nasional harus diselenggarakan. Dengan pengecualian 2002-2007 dalam hal parlemen, perubahan dalam pemerintahan diikuti mosi tidak percaya telah menjadi karakteristik politik PNG sejak kemerdekaan.

2.    Sistem Pemerintahan

Papua New Guinea berbentuk monarki konstitusional. Kepala Negaranya adalah Queen Elizabeth II dan diwakili oleh Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal dipilih secara langsung oleh anggota dari parlemen nasional dan hanya memiliki fungsi seremonial. Saat ini posisi Gubernur Jenderal dijabat oleh Michael Ogio yang mengambil sumpahnya pada 25 Februari 2011.

Papua New Guinea memiliki 3 level pemerintahan yakni pemerintah nasional, provinsi dan lokal. Parlemen nasional terdiri dari 109 anggota legilatif unikameral yang dipilih untuk masa jabatan 5 tahun. Perdana Menteri ditunjuk dan diberhentikan oleh Gubernur Jenderal atas proposal dari parlemen. Sedangkan Kabinet (Dewan Eksekutif Nasional) dipilih oleh Gubernur Jenderal atas rekomendasi Perdana Menteri.

Anggota parlemen dipilih dari 19 provinsi dan distrik ibukota nasional Port Moresby. Parlemen terdiri dari 89 single member dan 20 dipilih dari masing-masing regional. Pemilih regional dipilih dari masing-masing provinsi di Papua New Guinea dan distrik Ibukota Nasional, anggota dari mereka juga melayani Gubernur Provinsi. Masing-masing provinsi bertanggung jawab untuk majelis provinsinya dan pemerintahannya.

Untuk Mahkamah Agung, Pengadilan Nasional, Pengadilan Lokal dan desa kemudian membentuk sistem peradilan yang independen.

Perkembangan Politik saat ini

Pada pemilihan umum yang dilaksanakan pada Juni dan Juli 2007, Perdana Menteri yang sedang menjabat Sir Michael Somare dari partai Aliansi Nasional memenangkan kursi terbanyak (27 dari 109).  Pada pendudukan pertamanya, 13 Agustus, parlemen baru memilih Sir Michael sebagai Perdana menteri. Aliansi Nasional memimpin koalisi yang mencakup People’s Action Party, United Resources Party, PANGU Pati, People’s National Congress, People’s Democratic Movement, dan beberapa partai kecil. Partai oposisi mencakupi Perdana Menteri Sir Mekere Morauta (Partai PNG), Sir Julius Chan (People’s Progress Party) dan Bart Philemon (New Generation Party).

Sir Michael mengumumkan dewan eksekutif nasionalnya (cabinet) pada tangga 29 Agustus 2007. Periode 18 bulan perpanjangan selama pemerintahan Somare bebas dari akhir mosi tidak percaya pada 13 Februari 2009.

Pada juli 2010, Mahkamah Agung PNG mengatur bahwa bagian dari OLIPAC invalid secara konstitusional, termasuk persyaratan yang mengharuskan MPs untuk memilih sepanjang garis partai dalam hal keuangan dan mosi tidak percaya. Peraturannya juga membebaskan MPs untuk berhenti atau mengganti partai politik, sesuatu yang sebelumnya dilarang dibawah hukum itu.

 F.    HUBUNGAN LUAR NEGERI / POLITIK LUAR NEGERI

PNG sangat piawai dalam memainkan polugrinya “look to the north”. Disatu sisi untuk memperoleh dukungan dari negara-negara Asia Timur dan disisi lain sebagai upaya untuk menunjukkan ketidaktergantungannya pada Australia. Dalam isu politik maupun ekonomi, PNG umumnya moderat. PNG juga memiliki hubungan diplomatic dengan 56 negara lainnya

Hubungan Bilateral Indonesia-Papua New Guinea

Bagi Indonesia, Papua New Guinea merupakan tetangga yang paling dekat dan hanya berbatasan darat. Hubungan bilateral dengan PNG telah berlangsung cukup baik. Sejak awal kedua negara telah menyepakati batas-batas wilayah darat dan perairan. Isu keamanan yang di-hadapi banyak bersumber dari gangguan keamanan yang dilakukan kelompok separatis OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang memanfaatkan wilayah PNG Seringkali anggota OPM masuk ke wilayah PNG untuk menghindari pengejaran yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia. Selain itu, kegiatan pelintas batas secara tradisional juga sering dilakukan oleh penduduk yang bermukim di sekitar garis per-batasan. Indonesia juga dianggap sebagai negara ekspansionis oleh PNG.

Dalam sudut pandang Indonesia, PNG dijadikan mitra dalam memperkuat perekat bingkai NKRI. Diharapkan PNG tidak akan menjadi pendukung bagi gerakan separatis ini. Tuntutan kemerdekaan dari Papua yang dilayangkan oleh OPM ini mengancam NKRI. Jadi salah satu strategi untuk mencegah terpisahnya Papua dari NKRI adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemerintah PNG. Sedangkan PNG pun memberikan respon yang positif dan berkeinginan kuat menjadi sahabat baik Indonesia. Keinginan ini ditunjukkannya melalui lamaran menjadi anggota ASEAN namun tidak terpenuhi sampai saat ini.

Dalam menangani isu-isu keamanan tersebut memerlukan kerjasama kedua negara. Wadah kerjasama Indonesia-PNG, yakni JBC (Joint Border Committee) dinilai masih cukup efektif. Berbagai agenda bersama dilaksanakan secara rutin untuk mencegah dan menangani masalah-masalah yang timbul. Ke depan, wadah kerjasama JBC masih tetap diperlukan.

  1. Kerjasama dan Hubungan Politik

Pemerintah PNG merupakan negara yang berpengaruh di wilayah Pasifik dan
mendukung integras NKRI di dunia internasional maupun regional. Dukungan PNG
terhadap integritas wilayah Indonesia telah ditunjukkan pada forum-forum
internasional seperti di PBB dan pada organisasi regional seperti Pacific Island
Forum (PIF), Melanesian Spearhead Group (MSG), dan SwPD (Southwest Pasific Dialogue).

2. Kerjasama Ekonomi, perdagangan dan Investasi

Indonesia menikmati surplus dalam neraca perdagangan dengan PNG, khususnya
melalui perdagangan tradisional di wilayah perbatasan RI-PNG, Skouw-Wutung.
Dalam bidang investasi, para pelaku bisnis di Indonesia masih kurang mengetahui
iklim investasi, perlindungan investasi asing serta bidang-bidang penanaman
investasi di PNG. Konsep Memorandum of Understanding di bidang
penghindaran pajak berganda telah diparaf, menunggu ditandatangani oleh kedua
pemerintah.

Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 11-12 Maret 2010 Presiden RI berkunjung ke Port Moresby untuk membuka babakan baru dalam kerjasama antar kedua negara. Dalam kunjungan tersebut Presiden RI bersama PM Michael Somare sepakat untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan kerjasama bilateral di bidang pertahanan dan keamanan, ekonomi, kesejahteraan rakyat serta memperkuat kerjasama pada tatanan regional dan global. Penguatan hubungan kerjasama pertahanan kedua negara akan meliputi kerjasama tentara dan kepolisian serta perbatasan. Kedua pihak akan mempererat kerjasama ekonomi melalui kerjasama investasi, transportasi, peningkatan usaha kecil dan menengah, serta menguatkan kerjasama kesejahteraan rakyat melalui kerjasama  pendidikan dan kebudayaan.  Indonesia dan PNG juga akan menguatkan hubungan kerjasama di Forum regional dan global. Kesepakatan tersebut dipatrikan melalui penandatanganan perjanjian pembukaan perbatasan oleh Presiden SBY dan PM Somare, yang diikuti dengan penandatanganan tiga Memorandum of Understanding  (MoU),  mengenai penghindaran pajak berganda, kerjasama bidang pertahanan dan keamanan serta kerjasama bidang pertanian.

Hubungan Multilateral

Saat ini. PNG telah tergabung dengan banyak organisasi internasional lainnya. Seperti APEC, WTO, PBB, anggota ARF, Coral Triangle Initiative, Pasific Island Forum, Melanesian Spearhead Group (MSG).

G.   ANCAMAN DAN TANTANGAN BAGI PAPUA NEW GUINEA

PNG kini berada diambang kehancuran ekonomi, kejatuhan pemerintahan, dan kekacauan sosial. Inilah ancaman terbaru PNG. Beberapa tantangan akan dihadapi oleh pemeritah, mencakup penyediaan keamanan fisik bagi investor asing, mengembalikan kepercayaan investor, memperbaiki integritas pada institusi Negara, mempromosikan efisiensi ekonomi dengan memprivatisasi institusi Negara yang sudah bangkrut, dan menyeimbangkan hubungan dengan Australia. Tantangan social-budaya lainnya yang dapat menurunkan ekonomi mencakup HIV/AIDS, dengan tingkatan infeksi tertinggi di Asia Timur dan Pasifik, dan hukum dan tatanan kronis dan isu kepemilikan tanah.

Negara ini, kini dibelenggu oleh korupsi, Kriminal dan infrastruktur yang tidak terintegrasi. Masyarakat PNG hanya mendapatkan keuntungan sedikit dari kekayaan mineral dan bantuan asing sejak merdeka tahun 1975 dari Inggris. Kekayaan mineral PNG telah menguntungkan segelintir elit politik saja. Kekayaan itu tidak dimanfaatkan untuk investasi dalam pembangunan jalan-jalan, pendidikan dan kesehatan. Tindak criminal dipicu oleh pengangguran angkatan kerja berusia muda yang menyebarkan aksinya hingga ke pelosok pedesaan.

Yang paling penting adalah bahwa PNG saat ini harus mampu mengikat berbagai komunitas yang berbeda-beda dalam suatu organisasi politis dan ideologis yang efektif. Titik utama krisis PNG adalah ‘suku versus negara”.

H.   PAPUA NEW GUINEA – ASEAN

Papua New Guinea berkeinginan masuk ke ASEAN sejak tahun 1986. Hal ini disampaikan pada Sidang Tahunan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-19 di Manila. Agenda saat itu adalah membahas mengenai Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama ASEAN (mengatur masalah keamanan terutama untuk daerah-daerah perbatasan antar negara ASEAN). PNG saat ini tergabung dalam South Pasific Forum dibawah paying Australia. Akan tetapi juga memiliki minat yang kuat terhadap ASEAN.

PNG menjadi peninjau khusus di ASEAN pada tahun 1981. PNG sendiri, di awal kemerdekaannya menyebut politik luar negerinya universalisme, yang diartikan “mencari hubungan bersahabat dengan semua negara — kecuali yang mempraktekkan rasialisme”. Ia, misalnya, anggota Negara Persemakmuran, kemudian Kelompok 77. Tapi sikapnya untuk menjadi anggota ASEAN sering berubah-ubah. Di masa PM Michael Somare, sebelum ia dikalahkan Julius Chan (1980), keinginan masuk ASEAN itu tampil ke permukaan. Selama 30 bulan dipimpin Julius Chan, PNG mengembangkan politik luar negeri yang katanya aktif dan selektif. Tapi kala inilah niat menjadi anggota ASEAN tenggelam. Dan tak pernah menjadi jelas kembali, Somare tampil lagi menjadi PM. Agaknya, PM yang sekarang, lebih melihat manfaatnya — untuk tak hanya condong ke Australia — tapi juga berpayung ke ASEAN. Persoalan yang  kini muncul apakah secra geografis PNG masih terletak di Asia Tenggara. Dengan pertimbangan ini Sri Lanka ditolak menjadi anggota ASEAN.

Dari paparan diatas, melihat jarak antara Sri Lanka dan PNG, jelas jika Sri Lanka ditolak masuk ke ASEAN dikarenakan posisi geografisnya yang cukup jauh. Tapi ketika melihat PNG, yang berbatasan darat dengan Indonesia, memiliki peluang yang cukup besar untuk masuk dalam ASEAN, juga dengan melihat asas keanggotaan ASEAN itu sendiri yang bersifat terbuka. Artinya member kesempatan pada negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Timor Leste dan PNG menjadi anggota.

Jika dianalisa, alasan dari PNG ini untuk bergabung sebagai anggota ASEAN adalah pertama yakni memperkuat keamanan regional PNG. Yang kedua adalah mengamankan kepentingan politik dan ekonomi negerinya dari negara-negara besar disekelilingnya yang mempunyai peluang untuk melakukan invasi. Jika PNG masuk kedalam ASEAN, maka akan semakin meningkatkan bargaining posisition PNG dimata dunia internasional.

I.      ANALISIS KEUNGGULAN PAPUA NEW GUINEA DITINJAU DARI SUDUT PANDANG ASEAN

Bagi ASEAN, dengan proposal yang ditawarkan Papua New Guinea semakin membuktikan bahwa organisasi regional ini memiliki peranan yang cukup kuat dalam menciptakan stabilitas regional dan perdamaian. Posisi tawar yang bisa dijadikan pertimbangan bagi ASEAN dalam menjalin hubungan dan mempertimbangkan keanggotaan Papua New Guinea dalam ASEAN:

  1. Observer di ASEAN dan menjadi anggota di ARF (ASEAN Regional Forum).  Dengan diberikan kekuatan tersebut, maka otomatis Papua New Guinea diberikan kesempatan untuk ikut mengobservasi dinamika politik dan ekonomi yang terjadi di ASEAN tersebut. Namun kita tidak dapat mengaharapkan banyak hal, sebab walaupun Papua New Guinea menjadi anggota dalam ARF, ARF sendiri tidak dapat membuat resolusi yang mengikat, sehingga hanya menjadi sebuah forum ‘talk show’ antara negara ASEAN dengan anggota ARF lainnya. Sama halnya dalam ASEAN, hanya menjadi observer. Namun, misalnya didalam ARF, Papua New Guinea bisa meningkatkan kooperasi atau kerjasamanya dengan negara-negara di Asia Tenggara melalui forum tersebut. Karena walaupun tidak dapat menghasilkan sebuah resolusi yang kuat, apabila dihadapkan dengan sebuah persoalan keamanan, tapi setidaknya ARF digunakan saat ini sebagai forum untuk meningkatkan kerjasama, dan saling konsultasi diantara negara-negara yang terlibat. Dan karena Papua New Guinea menjadi anggota didalamnya, ia punya bargaining power (apabila digunakan) yang sama dengan negara-negara besar yang terdapat dalam forum tersebut. Mengenai ASEAN, sangat wajar sebab Papua New Guinea ini banyak dikategorikan sebagai bagian dari pasifik.
  2.  Papua New Guinea menjadi jembatan antara ASEAN dan South Pacific forum (forum Pasifik Selatan).  South Pacific Forum pada umumnya merupakan sebuah forum yang gunanya meningkatkan kerjasama antara negara-negara yang terdapat di Pasifik. Papua New Guinea sangat diakui dalam forum tersebut, sehingga banyak melakukan kerjasama ekonomi dengan negara-negara pasifik, bahkan mendapat bantuan dana dari negara besar forum tersebut (Selandia Baru dan Australia). Saat ini, Papua New Guinea banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Terutama dengan Singapura. Sehingga ini dapat menimbulkan bertambahnya kerjasama antara Papua New Guinea dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Hal ini penting, sebab Papua New Guinea dalam Pasifik sebenarnya sangat kuat jika dibandingkan dengan negara-negara kepulauan kecil yang ada disekitarnya. Papua New Guinea termasuk dalam MSG (Melanesian Spearhead Group) dan PICTA (Pacific Island Countries Trade Agreement). Jadi Papua New Guinea menjadi patokan ataupun yang diunggulkan dalam penentuan tariff dalam market. Oleh sebab itu, ini menjadi bargaining power Papua New Guinea yang harus dijadikan konsiderasi. Dimana bukan hanya mereka mempunyai suara yang sangat kuat di Pasifik, tetapi mereka juga banyak melakukan (dan punya potensi besar) untuk bekerja sama dengan negara-negara yang terdapat dalam ASEAN. Atau dapat dikatakan sebagai jembatan penyambung negara-negara ASEAN dengan Pasifik.
  3. Fakta-fakta lainnya: menjadi bagian dari WTO pada tahun 1996. Bagian dari Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada tahun 1993. Mempunyai hubungan ekonomi yang kuat dengan negara-negara ASEAN, serta Jepang dan Australia.

6 thoughts on “Papua New Guinea

  1. okky mengatakan:

    waaaaah terimakasih
    saya kutip dikit ya buat tugas saya😀
    sekali lagi terima kasih🙂

  2. Lavender Ocean mengatakan:

    Waahhh, Buat Bacaan berguna nih >_<

  3. Auliia Akmaliina mengatakan:

    Astaagaa .. keren banget artikelnya .,. ijin baca2 dan buat referensi ya🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s