NEGOSIASI: Konflik Pemerintah Filipina & Moro Islamic Liberation Front

  1. Sejarah

Pada awalnya pengaruh Islam masuk pada daerah Filipina bagian selatan dan sekitarnya dan membentuk pemerintahan kesultanan. Setelah itu, pada tahun 1521, Spanyol memulai ekspansi wilayahnya yang dimulai dari Filipina bagian Utara dan kemudian mencoba masuk sampai Filipina Selatan dan mendapat banyak perlawanan dari bangsa muslim disana. Pada akhirnya Spanyol kemudian menjual Filipina ke Amerika Serikat pada tahun 1898 melalui Traktat Paris dengan mengakui Mindanao dan Sulu sebagai wilayahnya yang sah. Amerika Serikat kemudian mulai campur tangan dan menjajah Filipina Selatan dengan memberlakukan hukum yang membebaskan tanah serta hutan Filipina Selatan untuk ekspansi ekonomi.

Setelah itu, Amerika Serikat memberikan kekuasaan kepada pemerintah Kristen di Filipina Utara. Pemerintah Filipina utara kemudian melanjutkan sistem yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Amerika Serikat dan menambah beberapa aturan hukum baru mengenai hukum tanah seperti keharusan pendaftaran tanah, semua tanah di Filipina dimiliki oleh negara, tanah-tanah terbuka untuk eksplorasi dan legalisasi klaim tanah. Pemerintah juga membangun pemukiman besar-besaran untuk orang utara di Mindanao sehingga orang utara yang mayoritas Kristen berpindah ke Mindanao untuk mendapatkan tanah sehingga hal ini mulai memarjinalkan bangsa muslim moro. Di tahun 1946, Filipina mendapatkan kemerdekaan penuh dan semakin menekan bangsa muslim moro di Mindanao dibawah kekuasaan presiden Ferdinand Marcos. Perlawanan dan gerakan separatis semakin parah diwilayah ini. Gerakan separatis sampai 2012 ini dipimpin oleh gerakan separatis yang ingin membentuk negara muslim sendiri yang berdasarkan hukum Islam yang dikenal dengan nama Moro Islamic Liberation Front.

Telah dilakukan beberapa perundingan untuk mencapai perdamaian diantara kedua belah pihak yakni Pemerintah Filipina dan MILF ini. Akan tetapi ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjalankan perjanjian damai ini membuat perlawanan terus ada. Seperti di tahun 1976, adanya perjanjian Tripoli yang memberikan hak otonomi daerah untuk 13 provinsi di Mindanao, Sulu dan Kep. Palawan. Otonomi diberikan penuh dibidang pendidikan dan hukum, sementara bidang pertahanan dan politik luar negeri tetap berada dibawah pemerintah Filipina. Kemudian di tahun 1996  disusun Perjanjian Final Peace Agreement dibawah presiden Ramos. Akan tetapi militer melakukan tindakan represif sehingga hal ini membuat pemberontak tidak tinggal diam. Selama pemerintahan Presiden Estrada ditahun 1998-2001 mengeluarkan kebijakan ekstrim yakni “all out of war” yang menekankan tindakan represif terhadap pemberontak. Perjanjian FPA ini pun gagal. Di tahun 2009, kemudian kembali diadakan perjanjian damai. Antara kedua pihak menyetujui untuk membentuk kelompok kontak internasional (ICG) dan menyusun kembali tim monitoring internasional serta mengaktifkan kembali kelompok aksi gabungan ad-hoc yang ditugaskan untuk isolasi kaum muslim dan kelompok criminal diwilayah yang dikontrol para pemberontak. Hal ini kemudian meningkatkan kekerasan diwilayah tersebut.

Sampai saat ini, ada 3 pokok permasalahan yang menjadi inti dari tuntutan kedua belah pihak yakni:

–          Kekuasaan,

–          Pendapatan, dan

–          Wilayah penduduk muslim

2. Kepentingan kedua belah pihak

Berikut kepentingan dari kedua belah pihak dalam kasus ini:

Pemerintah Filipina

Moro Islamic Liberation Front

  1. Pertahankan Filipina sebagai negara kesatuan dan didalamnya termasuk Filipina Selatan,
  2. Menyerukan agar MILF segera mengakhiri pemberontakan dan gencatan senjata,
  3. MILF dibubarkan,
  4. MILF menyerahkan sepenuhnya kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur mekanisme perdamaian,
  5. MILF tidak diperbolehkan berhubungan dengan Al-Qaeda dan jaringan Islam lainnya.
 A. Menuntut pembentukan daerah otonom  muslim baru di selatan yang kemudian disebut moroland. Menggabungkan 15 provinsi muslim yang ada di Selatan.B. Menuntut adanya Undang-Undang Khusus otonomi bagi bangsa moro. Didalamnya diatur mengenai hak moro untuk mengatur pajaknya sendiri, pemotongan subsidi pemerintah pusat, mengatur perekonomian sendiri, sedangkan pemerintah pusat hanya mengatur mengenai HANKAM, Urusan Luar Negeri, Moneter, Kewarganegaraan, dan naturalisasi.

C. Kesejahteraan Moro baik diatas maupun dibawah tanah Moro merupakan milik bangsa Moro. Oleh karena itu, moro menuntut pembagian insentif Sumber Daya Alam, dimana bangsa moro berhak menentukan dengan MNC mana ia akan bekerjasama, dan pemerintah akan mendapat insentif 20% dari hasil kerjasama ataupun pengelolaan sumber daya alam ini.

D. Pelibatan aktif bangsamoro dalam perpolitikan Filipina yang mencakup pemilihan umum dan posisi politik.

E. Bangsa Moro akan kembali dipimpin oleh Pemimpin Tradisional dan tetua adat. Mengembalikan kesultanan Islam.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s