SINGLE COMMUNITY OF NATIONS BY 2015 (ASEAN COMMUNITY) SIMPLY REMAIN AS A BEAUTIFUL FATAMORGANA

BACKGROUND

SOUTHEAST ASIA is one of the regions that have a lot of potential to be developed. Consist of 10 countries that had a different characteristic each other. Kedekatan geografis dari ke 10 negara ini menjadikan hubungan yang terjadi antar mereka semakin intens didukung dengan perkembangan globalisasi yang menjadikan batas antar negara menjadi kabur. Seiring degan hal tersebut, tantangan-tantangan pun semakin berdatangan silih berganti dalam berbagai aspek mulai dari aspek konflik, isu-isu kejahatan transnasional, isu ekonomi dan lainnya yang mewarnai konstelasi politik global. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menjalin kerjasama satu sama lain dan saling menguatkan dalam menghadapi permasalahan dunia saat ini.

Berangkat dari komitmen diatas, para founding father kita di tahun 1967 melalui Deklarasi Bangkok, merumuskan satu lembaga regional yang diharapkan mampu membawa perdamaian dan stabilitas dikawasan. Sebagai tindak lanjut dari amanah dan tujuan bersama itu, maka para pemimpin selanjutnya merumuskan suatu konsep komunitas yang diadopsi dari Bali Concord II ditahun 2003 yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas kawasan. Dengan demkian lahirlah konsep One Vision, One Identity, and One Community. 3 years later, all of us will be unite as one nations, ASEAN COMMUNITY 2015. Now, we are nearly with the implementation of Asean Community 2015, which have three pillars that is Asean Political and Security Community, Asean Economic Community and Asean SocioCultural Community. It becomes kiblat bagi seluruh masyarakat ASEAN saat ini. Negara-negara tengah berbenah demi mempersiapkan diri menyongsong pengimplementasianya ditahun 2015.

Fakta yang terjadi, seiring dengan persiapan negara-negara secara khusus dan kawasan secara umum untuk implementasi ASEAN COMMUNITY 2015, konflikpun semakin marak terjadi di kawasan. Konflik yang terjadi lebih banyak didominasi oleh konflik internal negara. Seperti contoh pelanggaran HAM di Myanmar terhadap Muslim Rohingnya, konflik Thailand-Kamboja, Konflik Laut China Timur dan Konflik Manguindanao Filipina. Hal ini yang kemudian menjadi perhatian bagi penulis mengenai konstelasi konflik yang terjadi dikawasan terhadap pengaruhnya dalam pencapaian Asean Community 2015. Dalam mewujudkan ASEAN Community 2015, bukan hanya Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei yang dituntut untuk mempersiapkan diri menyongsong komunitas ini, melainkan seluruh negara yang tergabung dalam ASEAN. Perjanjian yang telah ditandatangani oleh ke10 negara ini harus secara konsisten dijalankan. Sehingga apa yang telah dikonsepkan tidak menjadi angan-angan semata. Konflik memang tidak bisa dihindarkan. Akan tetapi ketika melihat konflik yang terjadi di beberapa negara yang telah disebutkan diatas, hampir sebagian besar adalah pelanggaran terhadap HAM. Hal ini jelas menyalahi konsep yang telah dituliskan dalam Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015. Dalam chapter Asean Political Security Blueprint jelas tertera bahwa “The APSC shall promote political development in adherence to the principles of democracy, the rule of law and good governance, respect for and promotion and protection of human rights and fundamental freedoms as inscribed in the ASEAN Charter. It shall be a means by which ASEAN Member States can pursue closer interaction and cooperation to forge shared norms and create common mechanisms to achieve ASEAN’s goals and objectives in the political and security fields. In this regard, it promotes a people-oriented ASEAN in which all sectors of society, regardless of gender, race, religion, language or social and cultural background, are encouraged to participate in, and benefit from, the process of ASEAN integration and community building. In the implementation of, the Blueprint, ASEAN should alsostrive towards promoting and supporting gender-mainstreaming, tolerance, respect for diversity, equality and mutual understanding.” [1]

Berangkat dari penejelasan diatas, kemudian mendasari pengambilan judul SINGLE COMMUNITY OF NATIONS BY 2015 SIMPLY REMAIN AS A BEAUTIFUL FATAMORGANA, yang pada akhirnya penulis mencoba menjawab pertanyaan besar yakni apakah konflik yang terjadi di negara-negara diatas mempengaruhi pengimplementasian ASEAN Community 2015. Dan bagaimana negara-negara ASEAN menanggapi konflik tersebut. Dari hal ini kemudian akan tercermin kesiapan kawasan dalam mengimplementasikan ASEAN Community 2015.

 DISCUSSION

A, Telaah Pustaka

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai ASEAN Community, terlebih dahulu yang harus diketahui adalah konsep ASEAN itu sendiri. ASEAN adalah salah satu bentuk regionalisme. Menurut Joseph Nye yang dimaksud dengan region internasional adalah kumpulan sejumlah negara yang dihubungkan atas dasar kondisi geografis dan ketergantungan bersama.[2] Berdasarkan asumsi tersebut, maka Nye menyatakan bahwa regionalisme merupakan wilayah yang dibentuk berdasarkan formasi region.[3]  Pemikiran Nye ini menunjukkan bahwa regionalisme dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan fisik, seperti letak geografis negara-negara anggotanya. Konsep regionalisme diatas merupakan konsep yang sudah lama, setelah perang dingin, muncul konsep baru yang dinamakan “new regionalism” sebagai bentuk regionalism baru. Adanya konsep ini disebabkan berakhirnya perang dingin yang saat itu pula mengakhiri blok-blok yang ada, Sehingga pergeresan kerjasama juga menjadi lebih banyak dilandasi oleh motif-motif ekonomi. Seperti contoh terbentuknya Free Trade Area, atau NAFTA (North Atlantic Free Trade Area). Pembentukan regionalism ini didasari motif ekonomi dan juga mempertimbangkan kedekatan geografis tentunya. Dari gambaran regionalisme diatas, sedikit menggambarkan dasar mengapa negara-negara yang dekat secara geografis berkumpul dan membentuk satu region. Hal ini pula yang dapat menjelaskan terbentuknya ASEAN.

Secara geografis, ke-10 negara memang berdekatan, dan juga ASEAN ini terbentuk atas dasar tujuan bersama untuk menciptakan kemakmuran dikawasan ini. ASEAN saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Banyak kerjasama dan perjanjian internasional yang telah dilakukan, dan memiliki kredibilitas di kancah internasional sebagai kawasan yang solid. Aspek yang dikerjasamakan pun tidak lagi hanya pada aspek keamanan, melainkan politik, sosial dan ekonomi serta berbagai isu-isu lainnya.

Sebagai suatu kawasan yang didalamnya terdiri dari banyak negara, dipandang perlu untuk mengatur tata hubungan antar negara. Oleh karena itu, diaturlah beberapa prinsip yang menjadi landasan dalam hubungan negara satu dan yang lainnya. Seperti yang tertuang pada ASEAN CHARTER Article II tentang Prinsip yakni:

a)      Respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity of all ASEAN Member States;

b)      Shared commitment and collective responsibility in enhancing regional peace, security and prosperity;

c)      Non interference in the internal affairs of ASEAN Member States;

d)     Respect for the right of every Member State to lead its national existence free from external interference, subversion and coercion.[4]

Prinsip diatas merupakan 4 dari beberapa prinsip lainnya yang tertera dalam piagam PBB. Atas dasar prinsip pula penyelenggaraan ASEAN COMMUNITY dilaksanakan.

Future direction for ASEAN as a concert of Southeast Asian nations, outward-looking, living in peace, stability and prosperity, bonded together in partnership in a just, democratic, and harmonious environment, dynamic development and ever-closer economic integration and in a community of caring societies, conscious of its ties of history, aware of its shared cultural heritage and bound by a common regional identity” (www.aseansec.org). Rangkaian kata tersebut merupakan tujuan awal dibentuknya ASEAN yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan ASEAN Community 2015. Sebelumnya telah melalui proses yang panjang melalui diadakannya Bali Concord II tahun 2003, Viantinne Action Programme pada 2004, Penandatanganan ASEAN Charter di tahun 2007 di Singapura, Pendeklarasian ASEAN Charter di tahun 2007 di Jakarta, hingga Deklarasi Road Map ASEAN Community itu sendiri di tahun 2009. Dari sini kemudian dihasilkan tiga pilar utama dari ASEAN Community, yaitu APSC (ASEAN Political and Security Community), AEC (ASEAN Economic Community), dan ASCC (ASEAN Socio-Cultural Community). Ketiganya memiliki mekanisme masing-masing dalam mewujudkan tujuan ASEAN Commmunity. APSC memfasilitasi kerjasama dalam bidang politik, keamanan dan hukum. Seperti dengan membantu proses penguatan ARF serta menjamin implementasi Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ). AEC berusaha untuk membangun kawasan yang kompetitif dalam hal ekonomi, sekaligus untuk membendung pengaruh kuat ekonomi dari China dan India. Sementara ASCC berusaha mengembangkan isu-isu soisal seperti pemberdayaan manusia, kesejahteraan sosial, keadilan sosial, dan sebagainya yang termasuk di dalamnya adalah membangun identitas ASEAN. Dalam paper ini, penulis akan lebih banyak membahas tentang ASEAN Political and Security Community yang kemudian akan dikaitkan dengan konstelasi konflik yang terjadi di Asia Tenggara.

Untuk APSC ini, menitikberatkan pada usaha untuk memajukan kerjasama politik dan keamanan negara-negara ASEAN. Pada tahun 2015 dipastikan bahwa rakyat dan negara-negara anggota ASEAN hidup damai satu sama lain, dunia menjadi harmonis dan demokratis. Ada 3 karakteristik kunci yang akan dijalankan oleh APSC ini yakni:

a)  A Rules-based Community of shared values and norms;

b) A Cohesive, Peaceful, Stable and Resilient Region with shared responsibility for comprehensive security; and

c) A Dynamic and Outward-looking Region in an increasingly integrated and interdependent world.

3 karakteristik kunci diatas kemudian menjadikan APSC ini memfokuskan perhatian terhadap pemberantasan korupsi, penguatan aturan hukum, penciptaan sistem peradilan dan infrastruktur yang baik serta promosi perlindungan hak asasi manusia. Kesemuanya ini kemudian diwujudkan dengan melakukan beberapa upaya yakni membuat badan Hak Asasi manusia dalam tubuh ASEAN, melaksanakan seminar, pelatihan, konferensi akademik dan pertukaran kepemudaan diantara sesame negara ASEAN, melakukan publikasi secara berkala tentang sistem politik negara-negara ASEAN, meletakkan dasar untuk kelembagaan dalam hal memfasilitasi arus informasi yang bebas agar sesame negara ASEAN saling mendukung dan membantu, serta sosialisasi hukum-hukum nasional. Beberapa hal diataslah yang merupakan upaya untuk mendukung integrasi politik dan keamanan kawasan.

B. Konflik di Asia Tenggara

Asia Tenggara merupakan kawasan yang hampir tak pernah lepas dari isu konflik yang mengancam stabilitas keamanan kawasan. Mulai dari isu dalam negeri sampai pada isu bersama. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kawasan ini dalam pengimplementasian ASEAN Community 2015. Berikut beberapa konflik baru yang terjadi di kawasan ini:

  1. Pembantaian Muslim Rohingnya di Myanmar

Sejak sebelum Burma merdeka, tahun 1942, muslim Rohingnya telah mulai dibantai. Baik oleh negara maupun etnis mayoritas karena mereka dianggap minoritas dan bukan orang Burma. Kemudian berulang terus setelah Burma merdeka, Na Sa Ka operation (operasi tentara Burma) menggunakan metode kekerasan, pengusiran, Burmanisasi, larangan untuk menikah, dan pemerkosaan. Dari dulunya ini adalah state violence yang kemudian berkembang menjadi kejahatan sipil antara orang Rohingnya dan penduduk arakan non muslim lainnya. Pemerintah kemudian tidak mengambil tindakan tegas terhadap mereka. Belum lagi sikap pemerintah Myanmar yang kemudian tidak mengakui muslim rohingnya dan mengklasifikasikan mereka sebagai illegal immigrant. Penindasan ini telah banyak memakan korban dari muslim rohingnya.

2. Konflik Mindanao, Filipina

Muslim di Filipina yang banyak bermukim di wilayah Mindanao terlibat konflik dengan pemerintah Manila sejak tahun 1970. Pembicaraan damai telah digelar sekitar 10 tahun, namun tak ada titik terang. Di wilayah Mindanao, terdapat banyak sumber daya alam yang diincar oleh pemerintah pusat. Penduduk Mindanao, yang dimarjinalkan oleh pemerintah Filipina, menuntut hak ekonomi yang lebih besar untuk mengelola wilayah tersebut beserta sumber dayanya. Tahun ini kelompok moro Filipina Selatan akan mengadakan perjanjian damai dengan pemerintah.

Bukan hanya kasus itu saja melainkan juga terdapat pembantaian politik di Mindanao. Dua keluarga yang saling memperebutkan tahta kekuasaan ini saling bunuh membunuh. Antara keluarga Ampatuan dan rival politiknya keluarga Mangudadatu. Keluarga Ampatuan merencanakan pembunuhan terhadap keluarga Mangudadatu. Kini mereka menjadi tersangka tetapi disisi lain masih menduduki posisi penting dalam pemerintahan Filipina Selatan. Kelompok keluarga Mangudadatu yang menjadi saksi, beberapa telah meninggal dalam kondisi yang sadis. Hal ini juga tidak mendapat perhatian yang baik dari pemerintah pusat Filipina.

3. Terorisme di Asia Tenggara

Asia Tenggara disebut-sebut sebagai negara yang menyimpan sarang teroris didalamnya. Dengan banyaknya penangkapan kelompok-kelompok militant dan organisasi berbasis Islam yang dianggap sebagai jaringan dari Al-Qaeda, seperti Jemaah Islamiyah di Indonesia, Abu Sayyaf Group di Filipina, dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS). Pada dasarnya cukup menjelaskan bahwa isu keamanan terkait terorisme di Asia Tenggara patut untuk diperhatikan. Hampir sebagian besar terorisme yang terjadi sifatnya berdasar pada agama. Melalui ASEAN Community dengan pilar APSC nya, kemudian mengadakan kerjasama dalam hal counter terrorism ini.

Kesiapan pengimplementasian ASEAN COMMUNITY 2015

Seperti yang telah dipaparkan pada tujuan utama dari APSC diatas adalah untuk memajukan kerjasama politik dan keamanan di negara-negara ASEAN. Dipastikan bahwa 2015, rakyat ASEAN akan hidup damai berdampingan satu sama lain, ASEAN menjadi kawasan yang harmonis dan demokratis. Melirik beberapa konflik yang juga telah dipaparkan diatas, nampaknya menjadi hambatan terbesar bagi implementasi komunitas ini di 2015. Mengingat sisa waktu yang ada tingaal 3 tahun lagi dan kondisi internal negara khususnya dalam hal penanganan konflik masih membutuhkan beberapa pembenahan. Menjunjung tinggi HAM yang menjadi fokus dari APSC ini juga nampaknya berbanding terbalik dengan beberapa contoh konflik diatas. Hal ini kemudian menjadi indikator bagaimana pencapaian implementasi di tahun 2015. Konsep komunitas di tahun 2015 ini masih memiliki beberapa kelemahan yang harus segera ditanggulangi yakni masih lemahnya kejelasan pembagian aturan bersama dengan legitimasi domestik suatu negara. Belum ada otoritas yang terlegitimasi oleh semua pihak. Hal ini pula yang menyebabkan belum cukup kuatnya identitas regional ASEAN. Tantangan lain berada pada norma ASEAN itu sendiri. Prinsip non-intervensi dan penjagaan kedaulatan negara membuat ASEAN sulit untuk dapat menyelesaikan masalah internalnya. Contoh kasus lainnya yang terjadi akhir-akhir ini adalah ASEAN Summit di Kamboja pada April 2012 lalu. Dimana sebgai tuan rumah, Kamboja berhak untuk menentukan masalah yang akan diagendakan dalam pembahasan. Akan tetapi karena kedekatannya dengan China membuatnya tidak mengangkat permasalahan Laut China Selatan ke dalam agenda pembahasan pertemuan tersebut. Dari contoh kasus ini dapat dikatakan bahwa ASEAN masih belum memiliki kerjasama regional dalam hal keamanan.

Dalam penangangan terorisme misalnya, dapat disimpulkan bahwa terorisme menjadi ancaman yang sulit untuk dihindari. Dalam internal ASEAN pun, masih terdapat rasa saling curiga satu sama lain, dimana adanya dugaan bahwa salah satu negara merupakan sarang dari gerakan terrorisme. Salah satu contohnya adalah tuduhan Singapura ketika terjadi pengeboman kedutaan besar AS di Singapura, bahwa pelakunya adalah warga negara Indonesia. Dari sini adanya kurangnya pertukaran informasi antara kedua belah pihak dan kerjasama bilateral sehingga menyebabkan munculnya kecurigaan. Perjanjian antiterror antara AS dengan ASEAN pada Mei 2002 seolah menjadi paksaan agar negara-negara ini mau saling bekerjasama. Hal ini menandakan bahwa dalam usaha pemberantasannya pun, kurang adanya sinkronisasi pandangan antara negara-negara Asia Tenggara sendiri. Adanya skeptisisme dan kecurigaan antara anggota ASEAN justru akan menghambat penmebrantasan terorisme di Asia Tenggara. Dibentuknya berbagai perjanjian dan kerjasama rupanya tidak memberikan hasil yang signifikan.

Beberapa poin yang tertera didalam APSC sendiripun merupakan langkah-langkah nyata yang harus dilakukan oleh negara-negara dalam upayanya mencapai ASEAN Community 2015. Akan tetapi sekali lagi jika Roadmap to ASEAN Community dibaca, maka akan didapati bahwa langkah tersebut hanya merupakan langkah taktis untuk permasalahan yang dihadapi bersama akan tetapi tidak sama sekali memberikan mekanisme bagaimana penanganan kasus yang subjek pelakunya adalah negara. Kalaupun ada, itu hanya berupa teguran dan sanksi moral terhadap pemerintah sebagai subjek pelaku. Akan tetapi tidak dapat mengubah kebijakan apapun dalam negara tersebut dikarenakan prinsip non intervensi tadi. Memang, tidak ada kepastian bahwa negara-negara akan sepenuhnya patuh pada blueprint APSC meskipun disisi lain mereka telah menyepakatinya.

CLOSING

    1. Kesimpulan

ASEAN ingin meneruskan cita-cita dari para founding fathers melalui penciptaan ASEAN Community 2015. Dengan slogan One Vision, One Identity, One Community, terselip harapan besar nantinya ASEAN akan menjadi suatu komunitas yang mapan sebagai tameng untuk menghadapi konstelasi politik internasional. ASEAN Community ini memiliki tiga pilar yakni ASEAN Political and Security Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), dan ASEAN SocialCultural Community (ASC) yang ketiganya memiliki mekanisme masing-masing untuk mewujudkan ASEAN Community 2015. Dalam paper ini, penulis mencoba mengkhususkan sorotan pada pengevaluasian ASEAN Political and Security Community yang dikaitkan dengan kontelasi konflik yang terjadi di negara-negara ASEAN. Dapat disimpulkan bahwa 3 tahun lagi ASEAN Community diharapkan dapat terimplementasikan akan tetapi memungkinkankah hal tersebut? Jawabannya adalah belum siap dari segi integrasi politik dan keamanan. Hal ini dapat ditinjau dari konsep yang berlawanan dengan fakta yang terjadi.

Blueprint APSC mengkampanyekan penguatan aturan hukum dengan infrastruktur yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, menjunjung tinggi demokrasi dan pemberantasan terhadap korupsi yang kemudian ditafsirkan kedalam upaya-upaya teknis seperti membuat badan HAM dalam tubuh ASEAN, mengadakan konferensi akademik, seminar, pelatihan dan pertukaran dalam berbagai bidang seperti akademik, militer, perfileman, serta pengadaan publikasi dan sosialisasi mengenai hukum nasional suatu negara pada negara ASEAN lainnya. Sekali lagi, blueprint ini sudah seharusnya dijalankan oleh semua negara yang termasuk dalam ASEAN bukan hanya Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia, Singapura, atau Malaysia saja melainkan, Filipina, Laos, Kamboja, Vietnam dan Myanmar juga harus turut aktif dalam pencapaian komunitas ini. Fakta yang terjadi dilapangan sangatlah berbeda. Beberapa negara ASEAN dalam 3 tahun sebelum masuk dalam ASEAN Community masih saja disibukkan dengan permasalahan HAM di internal negaranya sendiri. Pemerintah yang seharusnya menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakatnya malah menjadi penjahat utama dalam pelanggaran HAM. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar sikap skeptis penulis terhadap implementasi ASEAN Community di tahun 2015 nanti. Juga ditambah dengan adanya prinsip non intervensi yang menjadi dasar dari tata hubungan negara-negara ASEAN yang menjadikan beberapa hal yang seharusnya ditanggulangi secara bersama dan dicarikan solusinya menjadi hak masing-masing tiap negara. Sehingga kemungkinan untuk menciptakan ketertiban secara umum, pencapaiannya minimal, dikarenakan arogansi negara-negara yang masih sangat tinggi. Hal ini juga didukung dengan belum adanya lembaga yang terlegitimasi dari semua pihak sehingga tidak ada leader yang bisa mengatur ke 10 negara ini.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

  1. 10 negara ini masih harus membenahi urusan dalam negerinya dan menyesuaikan semua aturannya dengan blueprint 3 pilar yang telah disepakati,
  2. Meninjau kembali prinsip non intervensi dan memberikan batasan-batasan yang jelas terhadap hasil dari peninjauan tersebut,
  3. Membentuk lembaga internasional yang memiliki legalitas dan legitimasi dikesemua negara.

[1] Diakses dari http://www.aseansec.org/publications/RoadmapASEANCommunity.pdf, pada tanggal 25 September 2012, pukul 14.30 WITA.

[2] Joseph Nye, in Louise Fawcett & Andrew Hurrel (eds), Regionalism in World Politics, Oxford University Press, 2002, p.11

[3] Ibid, p.11

[4] Diakses dari http://www.aseansec.org/publications/ASEAN-Charter.pdf, pada tanggal 25 September 2012, pukul 17.00 WITA.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s